Pemerintahan lagi menggerakkan penuntasan ketentuan penerapan turunan uu cipta kerja. Ketentuan turunan itu adalah 40 ketentuan pemerintahan (pp) dan 4 ketentuan presiden (perpres) dan ditarget usai paling lamban jumat (20/11/2020). Terkecuali cuman untuk beberapa rpp spesifik yang perlu koalisi intisari dengan beberapa k/l.
Sampai sekarang ini. Ada 24 perancangan pp (rpp) yang sudah dituntaskan pengkajiannya dengan seluruh kementerian/instansi (k/l) yang berkaitan dan tetap akan dikebut sampai selesai minggu ini.
Sekretaris kementerian koordinator sektor ekonomi susiwijono moegiarso menjelaskan. Kecuali 24 rpp itu (atau bekasnya ada 16 rpp). Sekarang ini telah ada draf awalnya rpp nya. Tetapi sedang dalam step penyelarasan antar k/l.
“kami lagi menggerakkan pemercepatan penuntasan rpp di intern pemerintahan. Supaya selekasnya bisa diupload di portal sah uu cipta kerja (https://uu-ciptakerja.go.id). Agar warga bisa selekasnya terhubung dan mengambil draf rpp. Hingga bisa selekasnya memberi saran dan saran atas intisari rpp itu.” papar susiwijono dalam penjelasannya. Minggu (15/11/2020).
Kemenko ekonomi tetap akan bekerjasama dengan k/l sebagai penanggung jawab rpp atau rperpres itu untuk percepat proses penyelarasan dan penuntasan rpp ini.
Pemerintahan mengundang dan buka ruangan keterlibatan khalayak yang selebar-luasnya dalam pengaturan dan perumusan rpp dan rperpres turunan uu cipta kerja. Dengan sediakan akses secara fisik di posko cipta kerja (d/a kantor kemenko ekonomi di gedung pos besar lantai 6. Jl. Lap. Banteng utara no.1 jakpus). Dan akses secara daring lewat portal sah uu cipta kerja.
Pemerintahan mengharap dengan pengadaan akses yang gampang ke warga. Baik akses secara fisik atau secara daring. Akan mempermudah serta lebih menggerakkan warga agar bisa memberi saran pada intisari dan materi rpp dan rperpres turunan uu cipta kerja.
Disamping itu. Pemerintahan memperjelas pentingnya warga untuk lebih aktif memberi saran. Sebab malah di ketentuan tingkat pp dan perpres berikut yang kelak akan mengendalikan selanjutnya bermacam etika ketentuan yang telah diputuskan dalam uu cipta kerja. Yang merinci lebih detil serta lebih komplet. Menjadi landasan dalam penerapan operasional semua ketetapan yang ditata dalam uu cipta kerja.
Dengan telah selesainya sejumlah besar rpp dan rperpres turunan uu cipta kerja itu. Kecuali sediakan akses dan mengundang semua elemen warga untuk memberi saran. Pemerintahan akan selekasnya lakukan publikasi dan diskusi khalayak. Dengan mempersiapkan acara publikasi di beberapa daerah di semua indonesia.
Program publikasi dan diskusi khalayak ini akan menggamit semua k/l sebagai penanggung jawab tehnis dari seluruh bidang di uu cipta kerja. Pemerintahan wilayah. Seluruh federasi usaha. Serikat karyawan. Beberapa pakar dan pegiat berkaitan.
Selanjutnya semua medium dan beberapa akademiki di perguruan tinggi semua indonesia. Dan seluruh elemen warga yang diinginkan akan memberi saran intisari rpp dan rperpres turunan uu cipta kerja.
“pemerintahan mempersiapkan program publikasi dan diskusi khalayak atas seluruh rpp dan rperpres turunan uu cipta kerja. Buat memberi pengetahuan yang lengkap dan jelas ke warga. Agar warga yang akan memberi saran telah pahami lebih dulu substansinya. Hingga saran yang diberi dapat lebih konsentrasi dan substantif.” tutup susiwijono.
Aparatur keamanan tni dan polri mempererat pengamanan gedung dpr/mpr memperhitungkan demonstrasi karena disahkankannya ruu cipta tenaga kerja jadi uu.petugas mengecek dengan ketat tiap tamu dan kendaraannya yang masuk di dpr-ri